Jurnal Sosial Politik dan Hukum adalah jurnal di bidang Sosial, Politik dan Hukum dengan ruang lingkup: Ekologi, Politik, Demokrasi, Sosiologi, Antropologi, Budaya, Pendidikan Komunikasi, Pengembangan Masyarakat, Administrasi Publik, Kesejahteraan Sosial, Linguistik, Studi Pembangunan, Studi Kependudukan, Arkeologi, Ilmu Pemerintahan, Ilmu Administrasi, Hukum Pidana, Hukum Konstitusi, Hukum Perdata dan Komersial, Hukum Hak Asasi Manusia, Hukum Ekonomi, Hukum Internasional, Hukum Islam atau Syariah, Hukum Adat, Hukum Lingkungan, Pendidikan Hukum, Hukum Komparatif, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Kesehatan, dan Hukum Bisnis.
Pendidikan yang Terjadi pada Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia
Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) telah memberikan dampak yang signifikan terhadap berbagai sektor kehidupan, termasuk bidang pendidikan di Indonesia. Kebijakan pembatasan sosial yang diterapkan pemerintah mengharuskan proses pembelajaran dilakukan secara daring sebagai upaya mencegah penyebaran virus. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak pandemi COVID-19 terhadap pelaksanaan pendidikan di Indonesia serta mengidentifikasi berbagai tantangan dan solusi yang muncul selama pelaksanaan pembelajaran daring. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research) dengan mengkaji berbagai artikel ilmiah, laporan penelitian, dan sumber terpercaya yang relevan dengan topik penelitian. Hasil kajian menunjukkan bahwa pembelajaran daring menjadi alternatif yang efektif dalam menjaga keberlangsungan proses pendidikan selama pandemi. Namun, pelaksanaannya menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan akses internet, rendahnya penguasaan teknologi oleh pendidik dan peserta didik, keterbatasan perangkat pembelajaran, serta meningkatnya beban pendampingan bagi orang tua. Oleh karena itu, diperlukan dukungan pemerintah melalui penyediaan infrastruktur digital yang merata, peningkatan kompetensi teknologi bagi pendidik, serta penguatan kolaborasi antara sekolah dan keluarga untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran daring. Penelitian ini memberikan gambaran mengenai kondisi pendidikan selama pandemi dan dapat menjadi bahan evaluasi dalam pengembangan sistem pembelajaran berbasis teknologi di masa mendatang.
Copyright (c) 2025 Jurnal Sosial Politik dan Hukum
Jerman Sebagai Pusat Ekonomi Dan Politik Uni Eropa Pasca Perang Dunia II
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transformasi Jerman menjadi pusat ekonomi dan politik Uni Eropa pasca Perang Dunia II. Metode yang digunakan adalah studi pustaka (library research) dengan mengkaji berbagai literatur, buku, artikel ilmiah, dan sumber terpercaya yang berkaitan dengan perkembangan politik dan ekonomi Jerman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan rekonstruksi ekonomi melalui Marshall Plan, penguatan sektor industri, sistem pendidikan yang berkualitas, serta kemampuan inovasi teknologi telah mendorong Jerman menjadi salah satu kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Selain itu, reunifikasi Jerman pada tahun 1990 semakin memperkuat posisi negara tersebut dalam Uni Eropa dan meningkatkan pengaruhnya dalam berbagai kebijakan ekonomi maupun politik kawasan. Sebagai negara dengan ekonomi terbesar di Eropa, Jerman memainkan peran penting dalam mendorong integrasi regional, stabilitas ekonomi, dan pengambilan keputusan strategis di Uni Eropa. Meskipun demikian, dominasi Jerman juga menimbulkan tantangan berupa kekhawatiran terhadap ketimpangan pengaruh di antara negara-negara anggota Uni Eropa. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan transformasi ekonomi dan stabilitas politik telah menjadikan Jerman sebagai aktor utama dalam percaturan politik dan ekonomi Eropa serta memiliki pengaruh yang signifikan di tingkat global.
Pentingnya Melestarikan Budaya Indonesia di Era Globalisasi
Budaya Indonesia merupakan identitas nasional yang mencerminkan keberagaman nilai, norma, adat istiadat, bahasa, seni, dan tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Namun, perkembangan globalisasi yang ditandai dengan kemajuan teknologi informasi, komunikasi, dan interaksi antarbangsa telah membawa pengaruh yang signifikan terhadap keberlangsungan budaya lokal. Masyarakat, khususnya generasi muda, cenderung lebih tertarik pada budaya asing yang dianggap lebih modern dan praktis sehingga berpotensi mengurangi apresiasi terhadap budaya nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pentingnya pelestarian budaya Indonesia di era globalisasi serta mengidentifikasi upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga eksistensinya. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka melalui analisis berbagai literatur, jurnal, buku, dan sumber ilmiah yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa globalisasi memberikan dampak positif berupa kemudahan akses informasi dan pertukaran budaya, namun juga berpotensi menyebabkan pergeseran nilai budaya lokal apabila tidak disertai dengan kesadaran budaya yang kuat. Oleh karena itu, pelestarian budaya perlu dilakukan melalui pendidikan budaya sejak dini, partisipasi aktif masyarakat, pemanfaatan teknologi digital untuk promosi budaya, serta penguatan peran generasi muda sebagai agen pelestarian budaya. Upaya tersebut penting untuk menjaga identitas nasional dan keberlanjutan warisan budaya Indonesia di tengah dinamika global.
Peran Teknologi Digital dalam Meningkatkan Minat Kewirausahaan Mahasiswa di Era Digital
Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang kewirausahaan. Mahasiswa sebagai generasi yang akrab dengan teknologi memiliki peluang besar untuk memanfaatkan platform digital dalam mengembangkan usaha dan menciptakan lapangan kerja baru. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran teknologi digital dalam meningkatkan minat kewirausahaan mahasiswa di era digital. Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif dengan studi literatur melalui pengumpulan dan analisis berbagai sumber ilmiah, seperti jurnal, artikel, dan publikasi terkait kewirausahaan digital. Hasil kajian menunjukkan bahwa teknologi digital berperan penting dalam meningkatkan minat berwirausaha mahasiswa melalui kemudahan akses informasi, pemasaran digital, pengembangan jaringan bisnis, serta efisiensi operasional usaha. Selain itu, pemanfaatan media sosial, marketplace, dan berbagai platform digital memberikan peluang yang lebih luas bagi mahasiswa untuk memulai usaha dengan modal yang relatif rendah. Namun demikian, mahasiswa juga dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti tingginya persaingan digital, perubahan tren pasar yang cepat, dan kebutuhan akan kemampuan literasi digital yang memadai. Oleh karena itu, diperlukan dukungan dari perguruan tinggi dan pemerintah dalam meningkatkan kompetensi kewirausahaan digital mahasiswa agar mampu beradaptasi dan bersaing di era ekonomi digital.
Peran Pesantren Darul Arafah Raya Dalam Membentuk Pemahaman Kesadaran Politik Santri
Pesantren memiliki peran strategis dalam membentuk karakter, kepemimpinan, dan kesadaran politik generasi muda melalui integrasi pendidikan agama dan nilai-nilai kebangsaan. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Pesantren Darul Arafah Raya dalam membentuk pemahaman dan kesadaran politik santri serta kontribusinya terhadap pengembangan kepemimpinan demokratis. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang melibatkan pimpinan pesantren, guru, santri, alumni, dan tokoh masyarakat. Data dianalisis menggunakan model interaktif melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pesantren Darul Arafah Raya berperan dalam membentuk kesadaran politik santri melalui internalisasi nilai-nilai keislaman, pendidikan kewarganegaraan, pembinaan karakter, dan pengalaman organisasi. Proses tersebut menanamkan nilai demokrasi, musyawarah, tanggung jawab, toleransi, serta kepemimpinan yang berlandaskan moral dan etika Islam. Santri memandang politik sebagai sarana pengabdian dan kemaslahatan masyarakat, bukan sekadar perebutan kekuasaan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi pendidikan agama dan pendidikan kewarganegaraan di Pesantren Darul Arafah Raya berkontribusi dalam membentuk kesadaran politik yang moderat, demokratis, dan berorientasi pada kepentingan publik serta menghasilkan generasi muda yang religius, berintegritas, dan memiliki komitmen terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara.
Copyright (c) 2026 Jurnal Sosial Politik dan Hukum
Ruang Publik Deliberatif Digital: Analisis Platform Symbolic ID dalam Perspektif Demokrasi Deliberatif Jürgen Habermas
This article explores the application of Jürgen Habermas’s deliberative democracy in the digital platform Symbolic ID. By positioning “usefulness” as the primary interaction parameter, Symbolic ID aims to construct an inclusive and meaningful public sphere. This paper analyzes how metacognitive features and the “Insignia Social” component of the platform resonate with Habermas’s ideas of communicative rationality, public discourse, and active participation. The findings indicate that Symbolic ID represents a practical attempt to foster democratic digital deliberation amid the noise and polarization of online discourse.
Pengadopsian Konsep Tax Amnesty dalam Program Pemutihan Pajak Kendaran Bermotor di Provinsi Jawa Barat Tahun 2025
This research aims to analyse the principle of justice in the tax amnesty program implemented by the West Java Provincial Government in 2025 which eliminates principal arrears and fines of motor vehicle tax until the tax year 2024. The research method used is descriptive analysis method with normative juridical research approach. The data used is secondary data consisting of primary legal materials as an analysis knife in the form of laws and regulations related to tax amnesty regulations in Indonesia. The results of this research is that the taxation programme implemented in West Java Province should not only be seen from the aspect of PAD fulfilment, but the programme must consider the principles and theories of justice and adopt the concept of tax amnesty stipulated in Law Number 11 of 2016 concerning Tax Amnesty which is then categorised as regional tax amnesty and strengthened with an adequate legal basis for the creation of equitable tax collection.
Politik Identitas Dan Politisasi Agama Dalam Konteks Pemilu
This study examines the phenomenon and impact of identity politics and religious politics in the context of elections. The main question asked is how these two phenomena contribute to democracy. The purpose of this study is to understand how identity politics affects the democratic process and how religious politics is used in political strategy. Using a quantitative research methodology, this research involves observation, interviews, document analysis and group discussions. The results of the study show that identity and religion politics have a significant impact on the electoral process and are often used to undermine trust in the democratic system by exploiting public sentiment, and even potentially polarizing society. The findings show that the majority of respondents believe that identity politics has a significant impact on their choices in life. Public pragmatism and lack of political education are the causes of this phenomenon. The discussion explained that the crisis of public trust in the political system and its participants, social and economic vulnerabilities, and the influence of political elites on public opinion through the media and propaganda negatively undermine democracy. Therefore, special measures, such as inclusive political education, are needed to increase public trust and uphold democratic integrity. The research contributes by providing information on the challenges of democracy and, moreover, by offering a framework for inclusive policies that reduce the influence of identity politics and religious politics.
Copyright (c) 2024 Jurnal Sosial Politik dan Hukum
Pudarnya Pesona Bahasa Indonesia Di Media Sosial (Sebuah Kajian Sosiolinguistik Penggunaan Bahasa Indonesia)
The charm of bahasa Indonesia (Indonesian language) is decreasing due to the increasing amounts of social media platforms. Warganet Indonesian term of social media users- uses slang or new vocabulary that is not accordance with the Indonesian language system. As the consequences, the spoken and written language of Indonesian society are being affected. The warganet's language use in their social media platforms' status seen from the sociolinguistics perspective becomes the focus of the study. Warganet have 15 types of Bahasa Indonesia use in their social media platforms. There are three factors that influence the use of bahasa Indonesia i.e. 1) society, 2) self-esteem, and 3) advertisement. The way warganet use Bahasa Indonesia in their social media platform will threaten the purity of bahasa Indonesia. Young generation will prefer to use slang to the bahasa Indonesia based on the language system. Moreover, there is also possibility that they might not even know the right Indonesian language system. Therefore, there are 10 ways to preserve the charm of bahasa Indonesia from extinction. This study is conducted in order to give knowledge to the readers about the development of bahasa Indonesia in the millennial era as the increasing of social media platforms.
Tinjauan Yuridis Pasal 75 Ayat (2) Undang Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Terhadap Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kepada Pelaku Pembunuhunan Anak Oleh Ibu Kandung (Studi Kasus Putusan Nomor 333 / PID.SUS/2021/ PN BKS)
Cases of child murder by biological mothers in Indonesia are still frequent and in the public spotlight. In the case study of Decision Number 333/PID. SUS/2021/PN BKS, a biological mother was charged with murdering her own 9-month-old biological child. In the indictment, the public prosecutor used Article 75 paragraph (2) of RI Law Number 36 of 2009 concerning Health as a legal basis to prosecute the perpetrator. The article emphasizes that anyone who violates health provisions that cause the death of others can be sentenced to prison. In the juridical review, Article 75 paragraph (2) of the Republic of Indonesia Law Number 36 of 2009 concerning Health is indeed relevant to cases of child murder by biological mothers. However, in this case, there are several weaknesses in the public prosecutor's indictment. First, there is no medical evidence to show that the child's health was completely disturbed due to his mother's acts of violence or negligence. Second, there is no strong evidence that the mother's acts of violence or negligence were intentional to kill her child. In an effort to prevent cases of child homicide by biological mothers in the future, the government also needs to increase public awareness about the importance of child health and protection. Education on how to raise children properly and properly and how to deal with stress in pregnant women or mothers with young children also needs to be improved. In addition, the government also needs to strengthen supervision of acts of violence or negligence against children to prevent cases of child murder by parents or guardians that are detrimental to the health and life of children.
Peran Budaya Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Dan Menciptakan Lingkungan Belajar Yang Kondusif
School culture is a set of values that encompasses behavior, tradition, daily policies, and symbols as implemented by headmaster, teachers and staff, students and society nearby. School culture is a distinctive character and image of the school to the eye of outsiders. A lot can be done to improve education quality by building positive school culture that enables good morale as well as conducive setting which positively impact school’s education quality. In the attempt to develop school culture relevance with current situation should be taken into account. There are positive and negative cultural aspects as well as the neutral one; cultural aspect that is being implemented should be suitable to the realization of school’s vision and mission through the development of a good culture.
As we know that children under the age of 5 years are an important age for brain development and mindset cultivation, or it can also be called the Golden Age. If the person who plays the role of a person wants their child to become someone who is an expert in music in the future, then parents can develop musical skills at this age. What about children who have numbness in speech, can children who have speech limitations not be able to play music? No, music can be used as an alternative medium in communication. Music also has several benefits for toddlers. Can all types of music be used for education and sharpen intelligence? No, only some types of music can be used for education and sharpening intelligence, and some can even create dependence. Music that can be used for education and media to sharpen human intelligence is music that has a balance of 3 elements.
Pentingnya Pendidikan Multikultural Bagi Masyarakat Yang Beragam
Indonesia consists of a variety of social diversity, ranging from race, ethnicity, religion, culture and language. However, behind this diversity, another culture was born, called the culture of anti-tolerance, and the people who belonged to this culture were generally extremist people. These radical people often destroy the unity and integrity of a nation. A strong nation is a nation that is united as one, but if there are radical seeds within it, then the nation can decline and collapse. To overcome these elements, providing multicultural education is one of the best options. Multicultural education is education that is based on the principles and principles of the concept of multiculturalism, namely the concept of diversity that recognizes, accepts and emphasizes human differences and similarities relating to gender, race, class and religion, and is based on democracy. values. Understand building cultural pluralism in business. fight prejudice and discrimination. The importance of multicultural education in Indonesia is to provide alternative ways of resolving conflicts. Multicultural education is very important for modern democracy, because students are expected not to abandon their cultural roots.
Implementasi Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 28 Tahun 2019 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Studi Kasus Desa Banjarsari Kecamatan Kaduhejo)
Stunting is a problem of chronic malnutrition caused by insufficient nutritional intake over a long period of time due to the provision of food that does not meet nutritional needs. This research uses descriptive qualitative research methods. The qualitative approach was chosen because the data collected was natural. The aim of this research is to find out how to implement the Pandeglang Regency Regent's Regulation Policy Number 28 of 2019 concerning the Acceleration of Stunting Reduction (Case Study of Banjarsari Village, Kaduhejo District). The problems found in this research are the high stunting rate in Paandeglang Regency amounting to 29.4% in 2022, the discrepancy in the recapitulation data of stunting cases between those recorded at the Health Service and those at the health centers accessed via e-PPGM, lack of community participation and community support in participating in the Stunting reduction program, lack of supervision and monitoring from the Health Service and Community Health Centers, lack of understanding and public awareness about the importance of balanced nutrition for children's growth and development. The theory used is the Implementation theory from Van Metter and Horn. From this research it is known that in implementing the Pandeglang Regent Regulation Number 28 of 2019 concerning the Acceleration of Stunting Reduction (Case Study of Banjarsari Village, Kaduhejo District) it can be said that the results are quite good but there are still deficiencies and obstacles in its implementation that prevent stunting reduction programs from running optimally. This is caused by several obstacles, namely the social conditions of the community, the habits of the community, the availability of a budget that is not yet fully adequate, the understanding of some implementers is still not optimal, then regarding the targets, everything is already in this Regent's Regulation, but in its implementation there are still data inconsistencies. data in the field.
Kedudukan Pancasila Dalam Sumber Segala Sumber Hukum
Pancasila as the source of all legal sources has gained juridical legitimacy through TAP MPR Number XX / MPR / 1966 concerning the Momerendum DPR-GR concerning the source of legal order of the Republic of Indonesia and the order of the laws and regulations of the Republic of Indonesia. After the reform, the existence of pancasila was reaffirmed in Law Number 12 of 2011 concerning laws and regulations. Pancasila as the source of all sources of law means that the national legal system must dutch pancasila. However, the existence of the pancaila is increasingly eroded in the national legal system. This is based on several factors, namely: the resistance to the New Order which uses pancasila as a tool for the perpetuation of authoritarian power. The strengthening of pluralism makes contradictions or disharmonization arise in law. Pancasila is also often only used as a symbol of law. For this reason, efforts need to be made to implement pancasila as the source of all laws in the national legal system, namely: making pancasila a legal view so that there are no more legal contradictions due to the application of legal pluralism. Pancasila must have a position as the top of laws and regulations so that pancasila has binding power against all types of laws and regulations so that it does not violate the principle of lex superiori derogate legi inferiori.
Sosiologi Hukum Dan Hubungan Hukum Terhadap Perubahan Sosial
Simple and modern society urgently need a legal system that regulate the interaction between one another. Organized community life based on social norms and regulations established institutional. However, other forms of social life does not always run normally in accordance with social norms and regulations existing institutional. Thus social change is a necessity in society. Social change is closely related to the law. Law has a very close correlation with social change as between law and social change have interdependencies. On the one hand, the social changes must be in line with the rules of law, and on the other hand, precisely the rules of law which must conform to certain social changes.
Changes and developments in civil law arise because law is dynamic, this is also influenced by human civilization which is increasingly shifting along with technological developments and global warming. Civil law is essentially closely related to strengthening the internal supervisory function which replaces the external supervisory function. The development of modern civil law is because its basis is always related to the relationship between the government regime and society, so that it can strengthen society's participatory role in certain aspects. One form of modernization of civil law that is developing includes; Contract agreement law, consumer protection law, and labor law, as a form of strengthening internal functions related to external control functions.
Penerapan Sanksi Pidana Sesuai Ketentuan KUHP Terhadap Pelaku Aborsi
This study aims to analyze the application of criminal sanctions in accordance with the provisions of the Criminal Code (KUHP) against abortion perpetrators in Indonesia. Abortion, which is defined as the termination of a pregnancy before the fetus is capable of living outside the womb, is unlawful except under certain conditions provided for by law. This research uses normative juridical methods with a statutory approach and case analysis. Data was collected through literature studies and related legal documents. The purpose of making this article is to contain the responsibility of perpetrators of abortion acts that are not in accordance with ARTICLE 75 PARAGRAPH (2) OF LAW NUMBER 36 OF 2009 CONCERNING HEALTH. The results showed that the application of criminal sanctions against abortion perpetrators depends largely on the circumstances and conditions behind the act, as well as the judge's interpretation of the applicable law. In addition, the study found a need to clarify and update legal provisions related to abortion in order to increase legal certainty and fairness. It is hoped that the results of this research can contribute to the development of criminal law in Indonesia related to handling abortion cases.
Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Guru
Legal protection for educational institutions is like teachers interpreted as efforts made by the government to protect teachers and other education personnel in carrying out their professional duties, both protection in legal, welfare, professional, and social aspects. Through research conducted in a normative juridical manner, this study concluded that legal protection for teachers in the educational process related to violent crimes has been fully regulated in various laws such as Law Number 14 of 2005 concerning Teachers and Lecturers and Government Regulation Number 74 of 2008 concerning Teachers. Where explained in both laws, punishment or sanction of students for the purpose of teaching by teachers is not a violent crime. Legal protection of teachers in the educational process related to acts of violence in the field of education should be applied using penal policies and non-penalty policies. The use of the policy by looking at the factors and background of criminal acts in the field of education occurs, especially by considering the purpose of the teaching process carried out by teachers.